Ahok Menang Pilkada DKI 2017, Pendukung Menunjukkan Tanda-Tandanya

Ahok Menang Pilkada DKI 2017, Pendukung Menunjukkan Tanda-Tandanya

Ahok Menang Pilkada DKI 2017, Pendukung Menunjukkan Tanda-Tandanya

Siapa yang tak kenal Ahok. Mulai dari media sosial, nasional bahkan dalam obrolan politik nama Ahok sangat populer. Inilah mengapa Pilkada sangat penting dalam mengangkat popularitas para kandidat.

WartaSolo.com-Mengamati beberapa komentar dan pendapat tokoh-tokoh nasional maupun lokal. Tak berlebihan bila Ahok dikatakan telah menang dalam Pilkada DKI 2017. Menang dalam sisi-sisi tertentu, pasalnya pilihan gubernur DKI 2017 belum selesai, putaran dua Pilkada masih bulan April 2017 mendatang.

BACA JUGA

Hasil Real Count Versus Hasil Quick Count Pilkada DKI 2017 

Putaran Dua Pilkada DKI 2017, Jadwal dan Tahapannya 

Putaran Dua Pilkada DKI 2017, SBY merapat ke Anies atau Ahok?

Berita : Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak

(Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah)

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak memuji etnis Cina dan umat Kristen yang solid mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI Jakarta. Ahok merupakan etnis Cina dan beragama Kristen.

Itu disampaikan Dahnil jika melihat sebaran pemilihan berdasarkan agama dan etnis dari hasil survei SMRC. Menurut Dahnil, situasi ini harus dimaknai sebagai potensi kebangkitan politik dari kalangan etnis Cina.

“Yang selama Orde Baru dipaksa tidak bisa masuk dengan mudah di ranah politik dan terpaksa hanya masuk pada kegiatan-kegiatan ekonomi,” ujar Dahnil dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Kamis (16/2).

Mereka, kata Dahnil, berkompetisi di dunia politik pada masa Orde Baru merupakan hal yang tabu. Karena itu, potensi kebangkitan etnis Cina di dunia politik perlu disyukuri sebagai buah dari reformasi guna memperkuat makna bangsa Indonesia itu sendiri.

Dahnil menekankan perlunya memperkuat persatuan dan kesatuan. Dahnil berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan pesan yang mengandung kebencian dari para politikus.

“Apalagi pesan-pesan memecah yang disampaikan untuk umat Islam, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang memilih Ahok tersebut telah memberikan teladan baik tentang makna persatuan dan kesatuan,” katanya. (republika.co.id)

Pendapat : Soe Tjen Marching

(Ahok & Cina – Dimuat di Koran Tempo, 11/08/2017)

Apa beda Marissa Haque dan Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama?  Banyak.  Tentunya tidak perlu saya sebutkan lagi. Tapi, apa persamaannya?  Mereka sama-sama mencalonkan diri menjadi wakil Gubernur (Banten dan Jakarta).  Marissa dengan leluasa menyatakan tentang kakeknya, Siraj Ul Haque, yang berasal dari Uttar Pradesh, India Utara.  Bahkan dalam satu satu blognya, dijelaskan bahwa kakeknya adalah orang India asli, sedangkan ayah mereka adalah orang Pakistan.  Namun, ini tidak menjadi masalah. Marissa Haque tetap orang Indonesia.  Bandingkan Marissa dengan Ahok.Berkali-kali Ahok menekankan bahwa dia adalah orang Indonesia.  Seakan dia harus berjuang hanya untuk mendapat pengakuan untuk hal yang satu ini.  PR yang tidak perlu dikerjakan oleh Marissa saat ia mencalonkan diri sebagai Wagub.

Beberapa kecaman tentang Ahok bertebaran, menyebut dia Cina dan mempertanyakan rasa nasionalismenya terhadap Indonesia.  Apa sebenarnya arti kata “Cina“ di Indonesia?  Kebanyakan menyebutkan, orang Cina pantas disebut demikian karena nenek moyang mereka berasal dari Cina, bukan dari Indonesia.   Inilah yang tidak terjadi pada Marissa Haque, yang nenek moyangnya juga tidak berasal dari Indonesia.  Tidak ada yang meragukan nasionalismenya, dengan menyebut dia sebagai orang Pakistan atau India.  Padahal, jelas sekali dia menyatakan bahwa kakek dan ayahnya bukan orang Indonesia.  Inilah diskriminasi yang masih mengakar, dan seringkali tidak disadari di Indonesia. Padahal menurut penjelasan UU no. 12 tahun 2006 konsep Indonesia asli adalah orang yang menjadi warga negara sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Lalu, ketentuan Pasal 4 menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di wilayah Negara Republik Indonesia dianggap Warga Negara Indonesia sekalipun status Kewarganegaraan orang tuanya tidak jelas. Jadi, mengidentifikasi Ahok sebagai “Cina“ sudah bisa dianggap melanggar hukum.   Mengapa sebutan Cina ini begitu ditekankan?  Padahal, ada banyak sekali migran-migran dari India dan Timur Tengah di Indonesia?  Tapi, hanya Cina yang seolah berbeda.

Dan apa arti Cina itu sendiri?  Cina yang mana?  Sedangkan, garis perbatasan negara selalu berubah-ubah.  Yang dinamakan Cina sekarang bukanlah lagi Cina yang dulu.  Ada Taiwan dan RRT, yang keduanya disebut Cina, namun dengan ideologi yang cukup berbeda.  Kalau kita menganggap bahwa suku Han adalah etnis Cina yang asli, etnis yang dianggap asli pun sudah banyak tercampur oleh darah Mongolia karena penjajahan bertubi-tubi.  Sedangkan orang Cina yang tinggal di sebelah Barat, juga telah bercampur dengan mereka-mereka yang tinggal di perbatasan Kazahktan dan Afganistan.  Karena itulah di bagian itu, banyak orang yang berhidung mancung dibanding yang lain. Bila kita menganggap murni sebagai yang lebih tua, sebenarnya sebagian nenek moyang penduduk Nusantara asalnya dari Yunan (Cina Selatan).

Beribu-ribu tahun yang lalu mereka telah bermigrasi dan menyebar di beberapa kepulauan di Indonesia.  Jadi, bukankah mereka sebenarnya bisa dianggap sebagai Cina yang lebih murni daripada Cina di Negaranya yang telah tercampur dengan darah Mongolia?   Antara Cina dan bukan Cina di Nusantara seharusnya tidak menjadi masalah, karena mayoritas dari mereka yang merasa pribumi sendiri adalah para migran.  Kalau banyak orang akan ngotot bahwa identitas itu tergantung dari mana nenek moyang kita berasal, mungkin orang Indonesia akan berganti dengan orang Persia, orang Arab, orang India, dan orang Cina, karena yang nenek moyangnya berasal dari tempat yang disebut Indonesia akan jarang sekali, bila kita memang mau menelurusi ke belakang.   Namun, pemerintah penjajahan Belanda menginginkan adanya adu domba.  Sejak abad ke-18, diadakan pemisahan antara mereka yang dianggap Cina dan mereka yang disebut pribumi.  Hal ini dilanjutkan dengan adanya Staats Regeling, Staatsblad No. 1917-30, yang mengharuskan mereka mempunyai identitas sebagai Cina atau pribumi.  Mereka yang merasa dan diharuskan menjadi Cina, ironisnya adalah manusia-manusia yang baru saja datang dari Negara Cina – yaitu mereka yang kebanyakan telah tercampur dengan Mongolia.  Sedangkan, para pendatang dari Yunan, akhirnya harus disebut Indonesia pribumi.  Tentu, dalam masa perang, seringkali ada kekacauan identitas.  Perkawinan silang juga terjadi dari dulu.  Plus, adanya perselingkuhan dan lain-lain, yang menambah tidak mungkinnya lagi, seseorang mempunyai etnis yang murni.   Diskriminasi pun berlanjut.  Dari kolom KTP sampai passport, stempel Cina masih melekat.  Sekarang, stempel seperti ini telah ditiadakan, namun sebutan Cina masih bergentayangan.  Tidak peduli, mereka lahir dan besar di Indonesia dan nenek moyangnya telah bergenerasi tinggal di Indonesia.  Yang dianggap Cina seringkali tetaplah Cina.

Diskriminasi seperti ini bisa dianggap sepele, namun ketika kerusuhan Mei’ 98 terjadi, kita bisa melihat, diskriminasi ini bukan hal yang remeh.  Begitu juga dengan munculnya tokoh seperti Ahok sebagai calon gubernur.  Masih saja yang dijadikan bahan untuk menjatuhkan dia adalah kecinaannya.  Tentu saja diskriminasi bisa datang dari berbagai pihak.  Mereka yang merasa “Cina”, misalnya, melarang anaknya berpacaran dengan yang dianggap „pribumi“. Memang, kebanyakan manusia menderita amnesia sejarah, sehingga mereka berpaku pada etnisitas yang bisa menimbulkan rasisme luar biasa tanpa disadari.

Saya telah tinggal di beberapa Negara, dan kebanyakan dari teman saya di luar negeri menyebut saya orang Indonesia, karena kebetulan saya lahir dan besar di Negara yang sekarang bernama Indonesia, dan berwarga negara Indonesia.  Namun, ketika saya pulang, ke tempat saya dilahirkan, saya masih disebut “Cina”.  Sebutan yang sangat mengejutkan beberapa teman saya di Negara lain.  Karena bagi mereka tempat kelahiran dan kewarganegaraan saya sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk menyebut saya orang Indonesia.  Anehnya, ketika saya mempertanyakan sebutan “Cina“ ini di Negara saya dilahirkan dan dibesarkan, justru di sinilah, masih banyak yang menuduh saya mengada-ada, tidak saja dari mereka yang dianggap “pribumi“ namun juga yang disebut “Cina“.  Rasisme yang ditanamkan oleh pemerintah kolonial Belanda masih mempunyai dampak luar biasa!

Pendapat : Hersubeno Arief
(Konsultan Media dan Politik, dimuat republika.co.id, 18/2/2017)

Pilkada DKI 2017 mencatat fenomena baru. Bangkitnya partisipasi dan soliditas pemilih dari etnis Cina. Selama ini, etnis Cina dianggap sangat apolitis dan cenderung abai, bahkan menghindar dari urusan politik. Mereka lebih sibuk dan memfokuskan diri pada sektor ekonomi dan perdagangan. Hasilnya kini sangat terasa. Mereka menguasai semua sektor perekonomian, bahkan disebut-sebut segelintir taipan menguasai lebih dari 82 persen perekonomian Indonesia. Buah ketekunan ini sungguh dahsyat.

Di masa lalu, bukan fenomena mengagetkan bila dalam Pilkada atau Pilpres, etnis Cina  memilih berlibur ke luar kota atau ke luar negeri. Tak mengherankan bila tingkat partisipasi mereka sangat rendah. Saat menjelang Pilkada dan Pilpres memang boleh disebut masa “susah” bagi etnis Cina yang dikenal sebagai pedagang yang ulet dan saudagar kaya. Banyak yang jauh hari sudah “menghilang” ke luar kota.

Sudah bukan rahasia mereka selalu menjadi sapi perah kalangan parpol atau kandidat, terutama incumbent. Di Medan, Sumatera Utara bahkan ada semacam anekdot “Untung Owe gunung. Kalau bukit, Owe sudah rata”. Anekdot itu menggambarkan betapa banyaknya pihak yang meminta “jatah preman” kepada mereka.

Nah dalam Pilkada DKI, fenomenanya jauh berbeda. Dari data Exit Poll sejumlah lembaga survei dan juga fakta di sejumlah TPS menunjukkan, tingkat partisipasi dan soliditas mereka sungguh luar biasa. Di kantong-kantong pecinan, seperti Pluit, Jelambar, Kelapa Gading dan sejumlah tempat lainnya di Jakarta, mereka berbondong-bondong antre di TPS-TPS. Di TPS Mall of Indonesia (MOI) Kelapa Gading antrean mereka mengular, bahkan sampai pukul 14.00 WIB. Padahal seharusnya TPS pukul 13.00 Wib sudah tutup.

Mereka juga sangat militan memperjuangkan hak suara mereka. Dengan modal KTP mereka bersedia bersitegang, berteriak-teriak bahkan membentak petugas TPS, untuk dapat memilih. Dalam penghitungan suara, mereka juga melakukan sapu bersih. Suara mereka bulat penuh mendukung paslon nomor 2  Basuki-Djarot. Di beberapa TPS bahkan suara mereka 100% untuk paslon nomor 2. Dahsyat. Demikian pula halnya suara pemilih Kristen/Katholik yang lebih dari 95% lari ke Ahok-Djarot.

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, bahkan tak segan mengumbar kekaguman dan apresiasinya. Dahnil menilai Pilkada DKI 2017 sebagai potensi kebangkitan politik mereka. Dahnil tidak melihat itu sebagai sebuah bentuk politik aliran karena mereka solid memilih calon yang seetnis dan seagama.

Fenomena sebaliknya terjadi dengan pemilih muslim. Banyak kalangan muslim yang mengaku dirinya muslim, bahkan mengecam ketika ada yang menyerukan agar memilih sesama pemimpin muslim. Padahal landasannya sangat jelas, yakni kitab suci yang menjadi landasan keimanan umat Islam. Perlu dicatat, yang diserukan selama ini adalah memilih pemimpin SESAMA MUSLIM, BUKAN SESAMA ETNIS. Berbagai label ditempelkan, mulai dari yang ringan, berupa politik aliran, sampai istilah yang sangat keras:  dungu, bodoh, terbelakang, radikal, anti-pluralisme dan yang paling serem adalah anti-kebhinekaan, anti-NKRI.

Dalam demokrasi modern, memilih berdasarkan etnis, agama dan kedekatan-kedekatan lain, adalah soal biasa. Di Amerika selama ratusan tahun bahkan dikenal sebuah istilah White, Anglo Saxon, and Protestant (WASP). Muncul semacam kesepakatan bahwa yang boleh dan bisa menjadi Presiden Amerika Serikat haruslah seorang kulit putih,  dari negara Anglo Saxon ( British) dan beragama Protestan. Butuh ratusan tahun untuk dapat menerima seorang Katholik (Presiden ke- 35 John F Kennedy) dan kemudian kulit hitam (Presiden ke-44 Barack Obama) untuk menjadi Presiden. Bagaimana dengan muslim?

Jadi seharusnya sangat wajar sebagai mayoritas secara populasi, pemilih Islam juga menghendaki dan memilih pemimpin Islam. Begitu pula sangat wajar bila etnis Cina maupun non-muslim menghendaki dan menginginkan pemimpin yang berasal dari kelompok dan sesama mereka. Mereka boleh saja bercita-cita menjadi gubernur bahkan presiden Indonesia. Tidak perlu ada label rasis, sektarian bahkan radikal. Namanya usaha, kok disalah-salahkan, digoblok-goblokkan. Dalam sosiologi fenomena itu disebut sebagai In-Group feeling. Yakni sebuah kelompok sosial yang individu-individunya mengidentifikasikan dirinya dalam satu kelompok. Masalahnya bagaimana cara dalam meraih kekuasaan itu dan untuk apa kekuasaan itu sendiri.

Dalam sejarah dunia, kekuasaan yang dipegang oleh pemimpin muslim, terbukti  sangat mengayomi para pemeluk agama lain dalam kehidupan politik, keagamaan dan sosialnya. Sangat banyak contoh soal ini. Mulai ketika Nabi Muhammad memimpin pemerintahan di Madinah, dinasti Abbasiyah di Andalusia, Usmaniah dan tentu saja jangan lupa apa yang terjadi dalam sepanjang sejarah Republik Indonesia. Walupun bukan negara Islam, tapi pemimpin dan mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam. Kehidupan beragama di Indonesia sering disebut sebagai sebuah contoh bagi dunia.

Cerita sebaliknya justru terjadi di negara-negara dimana Muslim menjadi minoritas. Contoh paling aktual adalah apa yang terjadi dengan komunitas Rohingya di Myanmar. Mereka diperlakukan layaknya bukan manusia, hanya karena alasan etnis dan agama yang berbeda dengan mayoritas warga dan penguasa.

Jadi bagi anda yang Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Konghuchu, atau etnis Cina, Jawa, Sunda maupun Papua, silakan anda memilih berdasarkan kesamaan agama atau etnis. Tak perlu khawatir dicap dungu, bodoh, tak beradab, apalagi bertentangan dengan konstitusi dan demokrasi.

Hanya orang “dungu dan bodoh” —maaf saya terpaksa meminjam istilah yang sering dipakai mereka— apalagi kalau dia juga seorang muslim, yang menilai bahwa memilih sesama muslim sebagai pemimpin sebagai tindakan dungu, bodoh dan terbelakang. (republika.co.id)

Setiap pemilih berhak semua informasi mengenai paslon yang akan dipilih, terkhusus Pilkada DKI 2017 benar-benar menyedot energi dan perhatian lapisan masyarakat Indonesia. Siapa yang akan terpilih dalam putaran dua Pilkada DKI 2017 ? kita tunggu April mendatang. BACA JUGA Adu Strategi Putaran Dua Pilkada DKI 2017, di Atas Kertas Anies Ungguli Ahok. [M. Anis – WartaSolo.com]

Kategori: Nasional
Tagged as: , dan lainnya.