Solusi Banjir Jakarta: Antara Ahok, Anies, Kepala BNPB dan Pakar Tata Kota



Solusi Banjir Jakarta2

Solusi Banjir Jakarta: Antara Ahok, Anies, Kepala BNPB dan Pakar Tata Kota. Banjir yang menjadi langganan ibu kota Indonesia, DKI Jakarta, semestinya mendapat perhatian besar dari pemegang kebijakan dan masyarakat. Sumbangsih pemikiran dari semua kalangan hendaknya mampu memberikan kontribusi masalah banjir. Banjir Jakarta 2017, dari laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang setidaknya menggenangi 54 titik wilayah DKI menjadi peringatan kita bahwa solusi banjir sekarang memang belum sesuai harapan yang ada.

Mulai dari program normalisasi sungai, memperbesar aliran vertikal air, membangun DAM (bendungan), naturalisai sungai sampai dengan solusi sementara pompa air mewarnai dinamika penanggulangan banjir sekarang. Ada yang sudah berjalan programnya dan ada yang bersifat sumbangsih pemikiran ilmiah yang perlu dipertimbangkan untuk program perbaikan dan penambahan solusi banjir.

BACA JUGA

Normalisasi Sungai

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tetap berprinsip bahwa pemecahan masalah banjir bisa terealisasi jika normalisasi sungai-sungai di Jakarta terlaksana dengan baik.

“Yang pasti, kalau enggak normalisasi sungai, enggak mungkin (banjir selesai). Itu kan karena enggak semua (sungai) dilebarin, (sungai) ditinggiin enggak mungkin,” ucap Ahok di Balai Kota, Jumat, 17 Februari 2017.

Ahok juga berencana menormalisasi semua sungai yang ada di Jakarta. Ahok meminta warga Jakarta yang tinggal di belakang sungai bersiap pindah atau direlokasi. Pasalnya, program normalisasi tidak mungkin dihentikan dan pengerjaannya harus memerlukan jalan inspeksi untuk alat berat.

Program normalisasi sungai, Ahok menuturkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan waktu untuk membangun rumah susun yang masih menuai kritik. Ahok berkomentar bahwa butuh waktu tiga tahun untuk melatih orang pindah ke rusun.

“Karena mau bagaimana? Kalau mau pindahin orang, kan, Anda butuh rumah susun. Bangun (rusun) juga butuh kontraktor. Kontraktor jelek juga pasti (kami) coret. Masak, satu tahun langsung perbaikan. Semua ada waktunya,” ucap Ahok.

Drainase Vertikal

Kesempatan berbeda, Anies mengatakan pengelolaan air harus juga memperhatikan drainase vertikal, bukan hanya drainase horisontal lewat normalisasi sungai. Mungkin semacam biopori yang sudah berjalan di beberapa kota di Indonesia. Dengan itu aliran air akan masuk ke lubang-lubang dan meresap ke tanah baru mengalir ke arah sungai-sungai dilanjutkan ke laut.

Menurut Anies, untuk mencegah banjir tak cukup melalui aliran sungai saja. “Tapi harus dimasukkan juga ke dalam tanah untuk cadangan air,” ujar Anies.

Anies menjelaskan, dengan drainase vertikal, volume air yang dialirkan ke sungai diharapkan bisa berkurang. “Karena air-air itu sudah masuk dulu ke dalam tanah sebelum dikirim ke sungai,” tuturnya.

BACA JUGA: Banjir Jakarta 2017, Wow Ada 54 Titik Hingga Meme

Naturalisasi Sungai

Pendapat dari Pakar Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Yoga bahwa normalisasi sungai yang kini tengah digenjot Pemprov DKI Jakarta tak akan menjadi solusi yang tepat mengatasi banjir di Ibu Kota. Normalisasi sungai mungkin akan menjadi solusi instan, tetapi tidak mengatasi masalah mendasar dari banjir tersebut.

Nirwono menyebutnya dengan naturalisasi. Menurutnya solusi banjir dengan langkah naturalisasi sungai ini membuat bantarannya menjadi alami kembali, bukan seperti sekarang yang dibeton.

“Bukan normalisasi, tapi naturalisasi. Nah perbedaan mendasarnya, kalau normalisasi dalam konteks yang sekarang ini, membuat betonisasi ini kan, membuang air secepat-cepatnya. Nah kalau naturalisasi, sungai itu justru dibuat lebih alami,” kata Nirwono ketika berbincang dengan awak media, Jumat (24/2/2017).

Naturalisasi sungai bertujuan mempertahankan ekosistem, baik yang berada di dalam sungai maupun di sekitarnya. “Jadi bentuknya, kelok-keloknya dipertahankan, seperti penanaman pohon bambu, lerengnya  masih bisa ditanami rumput, dikasih pepohonan dan juga tanaman air,” lanjutnya.

Menurut Nirwono, keberadaan pepohonan di sekitar sungai akan menjadi daerah serapan air jika permukaanya meninggi. Sehingga, air tak begitu saja mengalir, namun terserap ke dalam tanah menjadi cadangan yang bisa digunakan di musim kemarau. Selain itu, ekosistem hewan juga layak diperhatikan, sebab akan menimbulkan bencana ekologis jika terabaikan.

“Kita lupa di tepi sungai itu ada ekosistem mulai dari ikan, belalang, kodok, ular, kemudian burung, yang sebenarnya berfungsi untuk mengendalikan satwa liar di situ. Kalau itu dihilangkan atau dimatikan, maka yang terjadi, nanti bisa lima tahun kemudian pada saat umpamanya nyamuk berkembang biak, karena enggak ada kodok, nyamuknya menjadi banyak, sehingga warga di pemukiman di sekitar kali tadi bisa kena DBD misalnya,” paparnya.

Selain itu, lanjut Nurwono, normalisasi yang bertujuan mengalirkan air secepat-cepatnya juga berpotensi menggerus dan menyebabkan sungai cepat dangkal karena lumpur yang terbawa dari hulu. Dengan upaya naturalisasi, hal tersebut bisa diminimalkan. “Hal ini yang harusnya dipertimbangkan. Justru karena naturalisasi tadi, meringankan, menghidupkan sungai dan ekosistemnya,” tutupnya.

Perlunya Membangun DAM

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengatakan saat ini banjir di Jakarta bisa ditanggulangi dengan beberapa cara. Dia mencontohkan cara tersebut yakni normalisasi sungai, membangun DAM dan juga melakukan pendekatan teknologi seperti penggunaan pompa air untuk mempercepat surutnya banjir.

“Jadi kalau saya lihat sekarang kan masalah normalisasi sungai lalu membangun DAM, membuat bendungan itu yang harus dilakukan. Sama melengkapi dengan pompa-pompa seperti itu. Jadi mungkin pendekatan teknologinya kalau saya lihat kita harus belajar dari Belanda,” katanya saat ditemui di Graha BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Rabu (22/2).

Willem mengatakan perlunya mitigasi alias penanggulangan risiko bencana untuk mengurangi banjir. “Perlu penghijauan, infrastruktur, dan sebagainya. Yang nonstruktural ini juga penting. Artinya apa, sosialisasi kepada masyarakat. Yang penting ini masyarakat harus dibangun kapasitasnya (dalam menghadapi bencana),” katanya.

“Sekarang yang bagus dilaksanakan oleh pemerintah adalah one map policy dari Kementerian Agraria dan tata ruang. Kita lihat, jadi kita diundang ke sana dan langsung mengindentifikasi dan dipetakan daerah-daerah mana yang rawan bencana,” katanya.

Dia menambahkan bahwa solusi banjir perlu partisipsi masyarakat.

“Penanganan masalah bencana ini tidak mungkin hanya bisa diatasi oleh pemerintah karena bersifat sangat kompleks, sangat multi dimensi, multi stakeholder, multi disiplin. Jadi bencana ini harus menjadi urusan bersama. Partisipasi masyarakat, partisipasi dunia usaha, lalu dari pemerintah sendiri harus memiliki kolaborasi yang bagus,” katanya.

Pompa Tidak Efisien Atasi Banjir Jakarta

Penggunaan pompa dalam menangani banjir di DKI Jakarta memang terbilang efektif, tapi masih belum efisien. Begitu kata pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna dalam wawancara di televisi beberapa hari lalu, Kamis (23/2).

“Pompa bukan solusi efisien. Penyebab banjir lah yang seharusnya dibenahi, bukan mengandalkan pompa saja,” ujarnya.

Menurutnya, akar masalah dari banjir seperti normalisasi sungai, penampungan air, hingga lahan terbuka hijau harus segera diselesaikan oleh Pemkot DKI.

Namun begitu, ia mencatat bahwa upaya-upaya ini memang mengalami masalah klasik, yaitu pembebasan lahan di wilayah padat penduduk. Untuk itu, diperlukan kerjasama antaar lembaga pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini.

“Ini semua terbentur masalah administrasi. Jadi harus ada program prioritas yang didukung pemerintah pusat dan DPR, agar pembebasan tanah bisa cepat,” pungkasnya.

Semua solusi banjir sudah ada road map nya. Tinggal bagaimana semua pihak yang terkait melakukan aplikasi lapangan dengan perencanaan dan evaluasi yang baik. Duduk bersama dalam solusi banjir diharapkan mampu memberikan arah dan progress dalam penanganan banjir Jakarta. [MA – WartaSolo.com]