BIN Pesan 517 Senjata, untuk Perang atau intelijen?



Polri atau BIN Pesan 517 Senjata

BIN Pesan 517 Senjata, untuk Perang atau intelijen?. Permasalahan mengenani senjata di beberapat media sosial saat ini menjadi trending topik yang menarik untuk di bahas. Salah satu penjelasan dari Menkopolhukam soal Isu 5.000 Senjata Ilegal oleh Wiranto. Sekarang malah berita tentang BIN yang melakukan pemesanan 517 Senjata, apakah benar?

Hal tersebut dijawab oleh PT Pindad (Persero) membenarkan adanya pemesanan ratusan senjata dari Badan Intejen Negara (BIN). Siapakah yang melakukan pemesanan tersebut? Pengadaan ini dilakukan melalui Polri jawab Sekretaris Perusahaan Pindad Bayu A Fiantoro.

Dia juga menjelaskan jika “Jumlahnya ada 517, untuk BIN. Senjata yang berbeda dengan standard TNI kok,”. Kemudian dia juga mengatkan jenis senjatanya, Bayu masih belum menjelaskan lebih rinci dan detailnya. Hanya saja senapan yang dipesan adalah jenis laras panjang.

Menteri Koordinator Hukum Politik dan Keamanan Wiranto juga menjelaskan secara gamblang mengenai isu yang beredar luas mengenai 5.000 pucuk senjata ilegal. Ia membantah hal itu berhubungan dengan eskalasi kondisi keamanan.

“Hanya adanya komunikasi antarinstitusi yang belum tuntas,” tambahnya dalam pers

Sebagaimana yang dilaporkan jika keberadaan 5.000 senjata ilegal itu pertama kali dilayangkan oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Kemudian Wiranto segera mengonfirmasi hal tersebut pada Panglima TNI, Kepala BIN dan Kapolri.

Menurutnya, isu soal adanya 5.000 senjata ilegal sudah selesai dan dianggap di tutup. Yang terjadi, kata dia, adalah pengadaan tentang 500 pucuk senjata laras pendek yang dibuat PINDAD pesanan BIN. Nah menariknya, Itu pun bukan merupakan senjata standar TNI.

Wiranto juga akan meluruskan informasi yang beredar dan menyebut jumlahnya 5.000 pucuk. Pengadaan tersebut memang benar adanya dan dia memastikan jika keberadaan atau pemesanan senjata itu digunakan untuk keperluan pendidikan intelijen.

“Pengadaan seperti ini ijinnya bukan dari Mabes TNI tetapi cukup dari Mabes Polri. Dengan demikian prosedur pengadaannya tidak secara spesifik memerlukan kebijakan Presiden,” kata Wiranto.

Wiranto juga berkata, jika soal pemesanan senjata tak usah dipolitisasi dan semua itu digunakan untk keamanan NKRI. [Muvus Prasetyo -WartaSolo.com]