WartaSolo.com – Beberapa perangkat desa di Boyolali merasa dipaksa Camat untuk menandatangani surat kuasa pemotongan gaji mereka untuk asuransi, hal ini terkait kepesertaan perangkat desa pada program asuransi BRIngin Life.

Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Boyolali yakni Budi Kristianto menyebutkan bahwa beberapa perangkat desa yang merasa dipaksa menandatangani surat kuasa yang belum jelas asal-usul kebijakannya tersebut diminta untuk membuat surat pernyataan menolak program asuransi BRIngin Life.


Budi juga menjelaskan di sela-sela audiensi antara Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Boyolali dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dan BRIngin Life, di Ruang Rapat Asisten I Setda Boyolali, Rabu (26/2/2014) bahwa hampir semua perangkat desa Boyolali dipaksa oleh Camat untuk tanda tangan dengan mengatakan “wes sing penting tanda tangan sik”

Acara Audiensi yang digelar tersebut membahas pertanyaan-pertanyaan dari PPDI terkait kebijakan Pemkab Boyolali yang kesannya memaksa atau mengharuskan perangkat desa ikut program asuransi, atau lebih tepatnya program jaminan hari tua di BRIngin Life.

Dalam hal ini PPDI menilai kebijakan tersebut seolah tidak sinkron dengan beberapa UU yang baru saja dirilis pemerintah pusat, yaitu UU Desa dan UU BPJS. Sampai kabar ini diterbitkan belum ada kejelasan apakah program asuransi BRIngin Life akan lanjut atau dihentikan.