Sragen, WartaSolo.com – Maraknya aktivitas penambangan galian C di wilayah Kabupaten Sragen membuat lingkungan sekitar terancam rusak. Pelaku penambangan tersebut diduga tidak mengantongi izin resmi dan bila terus dibiarkan, maka akan mengancam kelestarian lingkungan sekitar.

Berdasarkan informasi dan keterangan yang berhasil dihimpun, maraknya aktivitas penambangan galian C di Kabupaten Sragen ini telah membuat masyarakat resah dan kerap memprotes aktivitas tersebut. Sayangnya, sampai saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen terkesan membiarkan hal tersebut.


Banyak warga yang kerap memprotes aksi penambangan galian C yang kian marak ini, tetapi akhirnya mereka tidak berani menghentikan aktivitas tersebut karena mendapat intimidasi oleh kelompok preman dari luar wilayah. Hal ini terjadi di Desa Prayunan dan Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Sragen.

Menurut keterangan, warga yang lahannya digunakan untuk aktivitas penambangan galian C ini tak dapat menolak aktivitas tersebut karena telah terlanjur dibeli seharga Rp 30 juta. Pembeli berjanji akan menghentikan penambangan setelah 3 bulan, tetapi janji tersebut tidak ditepati.

“Janjinya setelah tiga bulan, aktivitas tambang itu akan berhenti. Tapi kami tidak tahu, setelah tiga bulan berlalu ternyata masih saja penambangan berlangsung. Warga pernah meminta agar penambangan dihentikan, tapi warga kemudian takut karena ada intimadisi dari para preman dari luar,” kata Panikem, warga Sragen.

Maraknya penambangan galian C yang mengancam kelestarian lingkungan di Sragen ini dibenarkan oleh Sri Wahono selaku Wakil Ketua Forum Masyarakat Sragen (Formas). Sri Wahono yakni bahwa para penambang tersebut tak mengantongi izin dan hal ini juga dimanfaatkan oleh pejabat untuk mendapatkan keuntungan. Padahal, keuntunganh tak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang menjadi dampaknya.

“Kondisi seperti ini justru dibiarkan saja oleh dinas terkait. Padahal restribusi yang masuk tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan. Kami minta seluruh galian C dihentikan sampai menunggu adanya perda yang mengatur pertambangan,” kata Sri Wahono, seperti yang dilansir dari KR Jogja pada Jumat (18/04/2014).