Boyolali, WartaSolo.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali mengatakan siap menyelidiki dan menindak oknum PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang terlibat tindak pelanggaran atau tidak netral saat pemilu legislatif (pileg) yang digelar 9 April 2014 lalu. Pemkab Boyolali menyatakan siap menindak tegas oknum PNS yang terbukti melanggar dan tidak netral.

Berdasarkan informasi yang telah berhasil dihimpun, di Kabupaten Boyolali setidaknya terdapat dua kasus pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh oknum PNS. Saat ini kedua kasus ini sedang dalam proses penyelidikan lebih dalam oleh tim yang dibentuk oleh Pemkab Boyolali.


Tindak lanjut atau proses penyelidikan kasus pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh oknum PNS ini memang baru dilaksanakan setelah coblosan atau pileg pada 19 April lalu. Hal ini dilakukan oleh Pemkab Boyolali dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi saat pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

Hal ini dibenarkan oleh Seno Samudro selaku Bupati Boyolali yang mengungkapkan bahwa Pemkab telah menerima laporan tentang pelanggaran netralitas PNS sejak lama, tepatnya sebelum coblosan pileg digelar dan baru saat ini Pemkab mulai melakukan penyelidikan dan tindak lanjut terkait kasus tersebut.

Seno Samudro mengungkapkan bahwa penanganan kasus pelanggaran netralitas PNS ini harus melalui proses yang cukup panjang, seperti verifikasi dan klarifikasi. Tak hanya itu, nantinya kasus ini akan diselidiki dan dinilai apakah pelanggaran yang dilakukan ini termasuk kategori ringan, sedang atau berat.

Bupati Boyolali mengatakan bahwa pihaknya menargetkan kasus ini selesai bulan Mei. Hal ini juga dibenarkan oleh Wakil Bupati, Agus Purmanto yang ditemui di tempat terpisah.

“Habis Pemilu ini baru kami tindak lanjuti. Saya masih menunggu hasil verifikasi tim yang saya bentuk, antara lain terdiri atas BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait lainnya,” kata Seno Samudro, seperti yang dilansir dari Timlo pada Kamis (17/04/2014).