WartaSolo.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengatakan akan lebih tegas dalam menangani dan memberantas situs yang berbau pornografi yang saa ini masih marak. Selain situs pornografi, Kominfo juga gencar memeberantas situs-situs yang berisi konten negatif dan berbau SARA.

Saat ini situs-situs pornografi terus bermunculan meski Kominfo yang menggandeng pihak-pihak terkait telah melakukan pemblokiran ke situs-situs tersebut. Seperti mati satu tumbuh seribu, situs-situs pornografi kian bertambah banyak dan siap menghembuskan pengaruh negatif bagi pengguna internet Indonesia.


Salah satu senjata baru Kominfo untuk menindak tegas situs-situs pornografi dan yang mengandung konten negatif tersebut adalah menyusung RPM (tancangan Peratutan Menteri) yang akan menjadi prosedur tetap untuk menangani situs-situs dengan konten negatif di Indonesia.

Kepala Humas dan Pusat Informasi Kementerian Kominfo, Gatot S. Dewa Broto mengatakan bahwa RPM baru ini sama sekati tidak berhubungan dengan RPM konten multimedia. RPM baru ini dirancang khusus untuk menangani situs dengan konten negatif dan pornografi.

“RPM ini telah dibahas secara internal dan ekternal. Akan tetapi, sebagaimana tata cara yang ada dimana setiap RPM harus melalui uji publik, maka pada tanggal 3-15 Maret 2014 Kementerian Kominfo mengadakan uji publik, dengan harapan memperoleh masukan, tanggapan, komentar dan bahkan kritik sekalipun dari masyarakat dan berbagai pihak terkait terhadap penyempurnaan RPM ini,” kata Gatot S. Dewa Broto, seperti yang dilansir dari Detik pada Rabu (05/03/2014).

Berikut ini adalah isi RPM yang telah disusun oleh Kominfo untuk mengatasi situs porno dan dan konten negatif di Indonesia.

Pasal 1. Tujuan peraturan ini, yaitu: memberikan dasar bagi Pemerintah dan masyarakat terhadap pemahaman situs internet bermuatan negatif dan peran bersama dalam penanganannya; dan melindungi kepentingan umum dari konten internet yang berpotensi memberikan dampak negatif dan atau merugikan.

Pasal 3: Jenis situs internet bermuatan negatif yang ditangani sebagaimana dimaksud, yaitu: pornografi; perjudian; dan atau kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6: Kementerian atau lembaga pemerintah dapat meminta pemblokiran situs internet bermuatan negatif yang sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud kepada Dirjen Aplikasi Informatika .

Pasal 7: Lembaga penegak hukum dan atau lembaga peradilan dapat meminta pemblokiran situs bermuatan negatif sesuai dengan kewenangannya kepada Dirjen Aplikasi Informatika.

Pasal 8: Masyarakat dapat melaporkan situs internet bermuatan negatif sebagaimana dimaksud kepada kementerian atau lembaga pemerintah terkait.

Pasal 9: Dirjen Aplikasi Informatika menyediakan daftar alamat situs yang bermuatan negatif yang disebut TRUST + Positif.

Pasal 11: Penyelenggara Jasa Akses Internet wajib melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang terdapat dalam TRUST + Positif.

Pasal 13: Dalam hal Penyelenggara Jasa Akses Internet tidak melakukan pemblokiran sebagaimana dimaksud, Penyelenggara Jasa Akses Internet dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14: Penyelenggara Jasa Akses Internet yang telah menjalankan pemblokiran sebagaimana dimaksud, Penyelenggara Jasa Akses Internet tersebut telah melakukan tindakan tidak dapat diaksesnya perbuatan yang dilarang terkait situs internet bermuatan negatif sebagaimana dimaksud.