WartaSolo.com – Akhirnya hutang 781 miliar Lapindo ditalangi oleh pemerintah setelah pihak terkait menyatakan sudah tidak mampu lagi dalam melaksanakan kewajiban untuk membayarnya. Adalah PT Minarak Lapindo Jaya yang seharusnya melunasi ganti rugi kepada warga yang menjadi korban luapan lumpur. Pemerintah telah memutuskan untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat pada area terdampak.

Menurut keterangan Basuki Hadimuljono selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ketika ditanya wartawan di kantor Kepresidenan, Kamis malam (18/12/2014) selesai melaksanakan rapat dengan Presiden Joko Widodo, mengatakan bahwa telah diputuskan pemerintah akan menalangi sesudah ada pernyataan dari Lapindo yang sudah tak mampu lagi untuk membayar.



“Sudah ada peryataan dari pihak Lapindo yang tak sanggup lagi untuk melunasi ataupun membeli tanah itu. Tadi saat rapat telah diambil keputusan pemerintah yang akan membeli tanah tersebut seharga Rp 781 miliar,” papar Basuki sebagaimana dilansir pada situs JPNN, Jumat (19/12/2014).

Dana yang digunakan untuk melunasi hutang Lapindo tersebut, ungkap Basuki, berasal dari pos BA99 (dana taktis) yang berada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun 2015. Namun, walaupun pemerintah telah membeli tanah tersebut pihak Lapindo tetap diwajibkan untuk melunasi hutangnya. Untuk menjamin hal itu pemerintah telah menyita semua aset Lapindo. Pemerintah memberi tenggat waktu pelunasan yang harus dilakukan perusahaan milik keluarga Bakrie tersebut selama empat tahun kedepan.

“Apabila semua asetnya telah diserahkan kepada pemerintah, maka Lapindo diberi tenggat waktu 4 tahun. Sehingga jika dalam empat tahun bisa melunasi Rp. 781 miliar kepada pemerintah, selanjutnya tanah tersebut akan dikembalikan lagi kepada pihakLapindo. Jika tidak, terpaksa semua itu akan disita,” tandas Basuki.

Solusi yang diambil pemerintah tersebut menurut Basuki adalah sangat tepat. Menurutnya, hal itu dapat menimbulkan rasa keadilan kepada masyarakat yang telah menunggu cukup lama. Basuki menyatakan bahwa keputusan ini telah disepakati oleh Nirwan Bakrie selaku CEO Lapindo Brantas.

“Kita telah menghubungi Pak Nirwan, dan beliau menyatakan setuju. Sesegera mungkin akan ditiindaklanjuti secara resmi dengan Jaksa Agung untuk menerbitkan surat kuasa jual,” pungkasnya.