WartaSolo.com – Ketiga Kartu Sakti Jokowi dianggap ilegal oleh poltikus Golkar Bambang Soesatyo. Menurutnya penerbitan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan sebuah pelanggaran terhadap disiplin anggaran. Karena, peluncuran ketiga kartu tersebut diselenggarakan tanpa ada persetujuan dari DPR terlebih dahulu.

“Dalam Undang-Undang anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) telah ditetapkan bahwa konsekuensi biaya dari semua program dan kegiatan pemerintah harus dikonsultasikan dan disetujui DPR,” ucapnya kepada wartawan sebagaimana dikutip dari laman JPNN, Sabtu (8/11/2014).


Menurutnya, kartu sakti Jokowi tersebut adalah illegal sebab dianggap telah melanggar aturan. Hal itu tanpa perlu memandang alasan Jokowi yang mengatakan bahwa pembiayaan “kartu sakti” itu berasal dari dana CSR maupun berasal dari donasi lain yang sumbernya berasal dari BUMN, karena yang dilakuan tanpa landasan hukum yang benar, maka tetaplah menjadi sebuah pelanggaran.

“Dengan statusnya yang ilegal, maka pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dapat dijadikan barang bukti sebagai dakwaan terhadap presiden dengan tuduhan yakni melanggar disiplin anggaran,” tegas pria yang sering disapa Bamsoet tersebut.

Penerbitan dan pembagian tiga kartu sakti Jokowi tersebut, lanjut Bamsoet, sedianya dilakukan Jokowi pada wilayah program dan kegiatan pemerintahan Jokowi-JK yang konsekuensi dananya sangat besar.Maka hal tersebut menjadi sebuah pertanyaan darimana Jokowi mendapatkan dananya tersebut yang akan membiayai program-programnya itu.

“Perlu diperhatikan bahwa dalam APBN 2015 tidak dimasukan mata anggaran yang akan membiayi program KIS, KIP dan KKS. Lebih fatalnya, APBN tahun mendatang tidak ada tentang program KIS, KIP dan KKS itu. Karena, DPR sama sekali belum pernah diajak berkonsultasi mengenai adanya program yang terkandung dalam kartu sakti tersebut,” ucapnya..

Disamping itu Bamsoet pun memberi kritikan bahwa ketiga kartu tersebut mempunyai kegunaan yang tak jauh beda dengan program BPJS. Namun perbedaanya kalau BPJS itu legal sedangkan ketiga “kartu sakti” Jokowi itu termasuk ilegal apabila dikaitkan dengan Undang-undang APBN.

“Kalau seperti itu yang terjadi, maka pertanggungjawaban secara hukumnya sangat serius bagi presiden,” pungkas Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR ini.