WartaSolo.com – Jusuf Kalla: Ketiga Kartu Sakti Jokowi itu sudah ada payung hukumnya. Kartu Sakti Jokowi tersebut adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bahwa ketiga program kartu tersebut telah sesuai aturan. Sehingga dengan demikian program bagi rakyat yang merupakan kompensasi atas rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tersebut otomatis siap untuk dijalankan.

Berdasarkan keterangan Wapres JK bahwa Ketiga Kartu Sakti Jokowi itu telah memiliki payung hukum. Hal itu dia sampaikan kepada awak media di kantor wapres sebagaimana dilansir pada situs JPNN, Sabtu (8/11/2014). Oleh karena itu bagi kementerian yang terkait sudah bisa untuk menjalankan program pemerintah tersebut.


Wapres JK menjabarkan yang pertama untuk KIS. Anggaran untuk program KIS telah ada yakni melekat pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kemudian yang kedua untuk program KIP anggarannya juga telah ada pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang ketiga untuk program KKS dananya juga telah ada pada di Kementerian Sosial (Kemensos). Total jumlah dana yang tersedia untuk KKS ini mencapai Rp 5 triliun.

“Semua anggarannya ada. Kalau anggaran sudah ada maka pasti payung hukumnya sudah ada. Sebab anggaran tersebut berbentuk APBN. Dan APBN tersebut berbentuk UU. Jadi nggak ada masalah,” katanya.

Ketiga program kartu tersebut, lanjut JK, sudah tidak memerlukan lagi persetujuan dari DPR. Sebab, ketiga program kartu tersebut merupakan program mantan presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dilanjutkan. Yakni program KIS meneruskan program BPJS. Kemudian program KIP meneruskan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selanjutnya program KKS yang merupakan perubahan nama dari Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Tetapi JK tidak mau bila tiga kartu sakti Jokowi itu dianggap mencontek program SBY. “Ya, Beda. Kalau menggunakan kartu kan bisa lebih cepat,” ucapnya.

Tanggapan JK tersebut merupakan jawaban yang jitu atas kritikan dari Mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Yusril Ihza Mahendra. Yusril sebelumnya telah mengingatkan kepada kabinet kerja Jokowi-JK supaya bertindak dengan hati-hati untuk menerbitkan tiga kartu sakti tersebut. Karena, berdasarkan pengamatan Yusril ketiga kartu sakti Jokowi tersebut payung hukumnya belum ada.

Yusril juga memberi kritikan atas pernyataan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Mensesneg Pratikno. Saat itu Puan menyampaikan kepada awak media bahwa tiga kartu sakti Jokowi tersebut akan dibuatkan payung hukum berbentuk Kepres dan Inpres yang akan ditanda tangani oleh Presiden Jokowi. Menurut Yusril, seharusnya Puan paham bahwa Inpres dan Keppres bukan merupakan instrumen hukum dalam hirarki peraturan perundang-undangan RI saat ini.