WartaSolo.com – SDA tetap menggelar Muktamar PPP meski tanpa mengantongi izin dari pihak Polri. Penyelenggaraan PPP versi Suryadharma Ali (SDA) tersebut telah dilaksanakan sejak hari Kamis (30/10/2014) dan rencananya akan berlangsung hingga hari Minggu (2/11/2014). Acara tersebut diselenggarakan dengan bertempat di  di hotel Grand Sahid, Jakarta.

Menurut pernyataannya, Brigjen Boy Rafli Amar selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat membenarkan kabar tersebut. Ketika wartawan meminta konfirmasi tentang Muktamar tersebut, Boy mengatakan bahwa acara tersebut belum mendapatkan izin dari Mabes Polri.
“Belum ada,” jawabnya sebagaimana dikutip dari laman JPNN, Jum’at (31/10/2014).


Akan tetapi menurut jenderal bintang satu tersebut pihak kepolisian dipastikan akan bersedia membantu dalam memberi pengamanan dalam acara Muktamar yang sudah dimulai sejak Kamis (30/10/2014) dan akan berlangsung hingga Minggu (2/11/2014) .

“Polri tetap bersedia memberi pelayanan pengamanan pada setiap kegiatan oleh masyarakat,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya bahwa Muktamar PPP versi kubu Romahurmuziy juga tak mendapakan izin dari Polri. Acara yang digelar di Surabaya beberapa waktu yang lalu itu tak mendapatkan izin pasalnya masih ada konflik internal yang terjadi diantara petinggi partai itu sendiri.

Tetapi yang terjadi, Muktamar versi kubu Romy itu dianggap sah oleh Kemenkum HAM. Kemudian Yasona H Laoly selaku Menkum HAM menyatakan bahwa keputusannya untuk mengakui susunan kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII Surabaya sudah sesuai dengan arahan dari Jokowi.

Karena, Muktamar versi kubu Romahurmuziy itulah yang telah diselenggarakan. Bahkan, sesudah dipelajari ternyata Muktamar Surabaya tidak ditemukan indikasi bertentangan dengan AD/ART PPP.

SDA juga tidak mengelak bahwa penyelenggaraan Muktamar versinya itu belum mendapat izin dari pihak Mabes Polri. “Pemberitahuan telah kami sampaikan, tetapi sudah pasti takkan mendapatkan izin secara resmi,” jawab Suryadharma sambil memastikan Muktamar akan terus berlangsung.