WartaSolo.com – Kabinet Kerja Jokowi-JK akan mendapat pengarahan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Hal tersebut dilakukan oleh KPK supaya ke 34 menteri dalam Kabinet Kerja itu dapat memahami posisi KPK.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Adnan Pandu Praja selaku Wakil Ketua KPK melalui pesan singkatnya kepada awak media, sebagaimana lansiran lama JPNN, Senin (27/10/2014). “Presiden mempunyai rencana supaya seluruh menterinya mendapat pengarahan dari KPK, dengan tujuan agar para menteri itu dapat memahami posisi strategis KPK,” tuturnya.



Akan tetapi, Adnan sendiri mengakui tidak tahu kapan pastinya pengarahan kepada para menteri itu akan dilaksanakan. “Mungkin bertanya ke istana lebih tepat,”katanya.

Ketika wartawan bertanya terkait ditunjuknya Yasonna H. Laoly untuk mengisi pos menteri hukum dan hak asasi manusia, Adnan tidak mau berkomentar. “Maaf, saya kurang tahu tentang beliau,” jawabnya.

Sedangkan Wakil Ketua KPK yang lain, Zulkarnain hanya berkomentar singkat. Dia masih akan melihat terlebih dahulu bagaimana kinerja Yasonna nantinya. “Kita kasih dulu kesempatan beliau untuk bekerja, nanti bisa dilihat dan jika sudah pada waktunya bisa dievaluasi lagi,” katanya.