WartaSolo.com – Jika KPK punya bukti, jadikan tersangka calon menteri yang bertanda merah yang dianggap bermasalah dan dianggap beresiko tinggi serta berpotensi terlibat dalam sebuah kasus korupsi. Hal itu dianggap sebagai tindakan yang tepat daripada nantinya membuat rakyat menjadi kecewa dan hilang kepercayaan kepada pemerintah.

Dikabarkan bahwa dari sejumlah 43 calon menteri (camen) yang diterima Presiden Joko Widodo, setelah melalui penelusuran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata didapati menteri yang bertanda merah. Yang maknanya adalah camen tersebut terindikasi resiko terlibat salah satu kasus korupsi. Selain tanda merah, dalam laporan lembaga anti korupsi tersebut juga memberi tanda kuning serta hijau. Hal tersebut dianggap ada muatan politik sehingga memunculkan polemik.


“Upaya KPK itu terlalu politis, sangat kelihatan aroma politiknya,” kata Ma’mun Murod Al Barbasy dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, sebagaimana dilansir pada situs JPNN, Rabu (22/10/2014).

Ma’mun menyatakan bahwa seharusnya calon menteri yang memperoleh tanda merah itu segera ditetapkan sebagai tersangka jika KPK sendiri mempunyai bukti-buktinya, tak perlu teriak-teriak di media.

Seperti sebelumnya yang pernah terjadi, lanjut Ma’mun, pada saat KPK hendak menetapkan Suryadharma Ali (SDA) sebagai tersangka, KPK juga seperti itu. Seminggu sebelum SDA menjadi tersangka KPK juga cuap-cuap terlebih dahulu di media. “Cuap-cuap kepada media itu kerjaan politik bukan kerjaan penegak hukum. Terus, sewaktu Setya Novanto dipilih menjadi Ketua DPR, (KPK) juga pakai acara ngamuk alasannya, sebab SN pernah diperiksa. Nah, jika SN memang terbukti mengapa KPK nggak ada nyali menyeret SN menjadi tersangka? Sekarang ini juga, cuap-cuap lagi soal calon menteri,” keluhnya.

Menurut Ma’mun kalau kerjaan KPK menjadi politis begitu, sebaiknya KPK dibubarkan saja. “Wujuduhu ka adamihi, keberadanya seperti dengan ketiadaanya. Telah 10 tahun lebih dibentuk namun korupsi sama saja tetap tinggi,”tandasnya.

Sepertinya KPK ini lebih senang kerja-kerja yang membuat sensasi. Seolah-olah merasa bangga jika bisa menahan orang. “Itu malah membuktikan betapa gagal usaha pencegahan oleh KPK. Dengan masih banyaknya koruptor yang ditahan KPK justru malah mencerminkan bahwa KPK gagal dalam kerja. Perlu dicatat KPK itu adalah ad hoc, dan bukan lembaga permanen,” pungkasnya.