WartaSolo.com – ICFP: ada 10 rapor merah dalam diplomasi internasional pemerintahan Presiden SBY. Kegagalan tersebut berkaitan dengan masalah diplomasi luar negeri yang didalamnya terkait dalam hal kerjasama ekonomi, politik serta penegakan hukum dan HAM yang dinilai sangat merugikan Indonesia.

Hal tersebut sesuai temuan ICFP (Indonesia Civil Society Forum on Foreign Policy) yakni Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Kebijakan Luar Negeri. Sebuah forum yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi, antara INFID, IGJ, WALHI, PWYP, WVI, PATTIRO, Migrant Care, ASPPUK, Koalisi Perempuan Indonesia dan Bina Desa.



ICFP menilai bahwa walaupun SBY berhasil membuat Indonesia menjadi Negara yang aktif pada forum-forum internasional, namun semua itu masih belum mampu memberi keuntungan kepada kepentingan nasional. SBY dinilai tidak mampu dan gagal memanfaatkan diplomasi luar negeri untuk kepentingan bangsa, padahal Indonesia selalu aktif di berbagai forum internasional.

Inilah 10 rapor merah kebijakan politik luar negeri SBY menurut temuan ICFP:

  1. Tidak mampu melindungi buruh migran.
  2. Kebutuhan pangan masih bergantung pada impor.
  3. Ekspor yang masih berbasis eksploitasi sumber daya alam.
  4. Investasi masih condong pada korporasi daripada politik.
  5. Diplomasi perubahan iklim masih kurang implementasi di dalam negeri.
  6. Ekstraktif industri dan tunduknya negara kepada korporasi raksasa dan multinasional.
  7. Transparansi dan akuntabilitas sektor sumber daya alam dan ekstraktif sangat jauh dari harapan.
  8. Tidak adanya tekad pemerintah dalam mendorong penghormatan standar HAM serta perlindungan buruh anak dalam rantai pemenuhan barang dan jasa.
  9. Gagal menangani pelarian dan penghindaran pajak.
  10. Diplomasi kerjasama ekonomi yang semakin mendorong liberalisasi dan sangat merugikan bagi petani, nelayan, buruh, perempuan dan usaha rakyat kecil.