WartaSolo.comAlasan Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Materi UU MD3. Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak uji materi UU 17 No 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3.

Alasan penolakan seperti disampaikan MK dalam sidang yang digelar kemarin Senin (29/9/2014), karena pada dasarnya susunan pimpinan DPR tak bertentangan dengan UUD ’45.



Dikutip laman Kabar24, Senin (29/9/2014), Ketua MK Hamdan Zoelva, mengatakan majelis hakim menolak uji materi PDIP. “Mengadili menyatakan menerima eksepsi pihak terkait untuk sebagian sepanjang kedudukan hukum pemohon. Menolak eksepsi pihak terkait mengenai permohonan para pemohon prematur. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujarnya.

Pernyataan itu diperkuat oleh putusan yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.

“Menurut MK, dalam materi UU dibentuk setelah pemilu tidak bertentangan dengan UUD 1945, perubahan U itu sudah diagendakan. Setelah pemilu telah lazim dilakukan, MK perlu mengingatkan perubahan UU MD3 tiap 5 tahun sekali tidak akan membangun sistem yang ajaib,” kata Patrialis.

Dia mengatakan masalah pimpinan DPR menjadi hak dan kewenangan DPR terpilih dan bisa dilakukan dengan sistem voting. Artinya, pimpinan DPR tidak harus berasal dari parpol pemenang Pemilu.

Menurut dia, pembentukan UU MD3 tidak dilakukan setiap 5 tahun sekali. Saat MPR bersidang maka DPR dan DPD berfungsi jadi anggota MPR. Setiap keputusan MPR, maka ketetapan anggota DPR juga.

“Pengaturan mengenai fungsi antara lembaga negara justru akan menyulitkan, pasal 2 ayat 1 UUD. Tatacara pimpinan DPR diatur dalam tatib DPR, tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil,” terang Patrialis.

Dia juga menegaskan mengenai komposisi ini yang disoal PDIP, mereka sebagai pemenang pemilu tak otomatis mendapat kursi DPR.

“Hal tersebut bukanlah diskriminasi, dalam putusan sebelumnya karena perbedaan ras, suku, dan agama, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas permohonan pemohon tidak berdasarkan menurut hukum,” tuturnya.

Sebelumnya, PDI Perjuangan mendaftarkan uji materi UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam permohonannya PDI Perjuangan mengaku telah dirugikan tujuh pasal dalam UU tersebut. Pasal tersebut adalah Pasal 84, 97, 104, 115, 121, dan 152.