WartaSolo.com – Anas Urbaningrum akhirnya divonis hukuman 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp 300 juta oleh Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Vonis hukuman dan denda tersebut dijatuhkan kepada Anas, karena dia terbukti dengan nyata telah melakukan tindak pidana korupsi dan kasus pencucian uang yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek Hambalang dan juga proyek APBN yang lain.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anas Urbaningrum dengan pidana penjara selama delapan tahun ditambah denda sebesar Rp 300 juta, dengan ketentuan jika denda tak dapat dibayar, maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama tiga bulan,” kata Haswandi selaku Ketua Majelis Hakim ketika membacakan putusan terhadap Anas, sebagaimana dilansir situs KOMPAS, Rabu (24/9/2014).



Namun, dalam persidangan itu terdapat dua hakim anggota yang mempunyai pendapat yang berlainan (dissenting opinion) menanggapi keputusan terhadap mantan ketua Partai Demokrat tersebut.

Ada satu hal yang sangat memberatkan Anas, kata hakim, yakni Anas yang sebagai anggota DPR (waktu itu), sebagai pimpinan fraksi, dan sebagai ketua umum partai, sudah semestinya dapat memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Menurut hakim, sikap tersebut mencerminkan bahwa Anas tidak mendukung program pemerintah yaitu pemberantasan KKN.

Sedangkan hal yang dianggap meringankan Anas yaitu dia pernah memperoleh penghargaan Bintang Jasa Utama pada 1999 dari negara, Anas belum pernah dihukum dan selama persidangan Anas bersikap sopan.

Namun, jika dibandingkan dengan tuntutan jaksa KPK vonis tersebut lebih ringan. Sebab, tim jaksa KPK sebelumnya menuntut Anas agar mendapat hukuman selama 15 tahun penjara. Selain itu Anas dituntut membayar denda sebagai uang pengganti sejumlah Rp 94 miliar dan uang sebesar 5,2 juta dollar AS.

KPK menjelaskan uang tersebut bernilai sama dengan fee proyek yang digarap Grup Permai. Jaksa KPK menilai ada kerjasama antara Anas dan Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat dalam pengumpulan dana melalui Grup Permai.

Anas disebut-sebut telah mengucurkan uang sebesar Rp 116,525 miliar dan 5,261 juta dollar AS dalam dakwaan tersebut. Yang mana uang itu digunakan untuk memenuhi keinginannya dalam mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat ketika diselenggarakan Kongres Partai Demokrat pada tahun 2010.

Berdasarkan dugaan KPK bahwa uang sebesar itu didapat Anas berkaitan dengan pengurusan proyek Hambalang, proyek perguruan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional, serta adanya proyek-proyek APBN lain yang diterima oleh Grup Permai.

Disamping tuntutan hukuman penjara dan denda, hakim diminta oleh jaksa KPK supaya mencabut hak Anas untuk terpilih dalam jabatan publik.

Namun, Anas dan tim kuasa hukumnya mengajukan nota pembelaan (pleidoi) terhadap semua tuntutan dari jaksa tersebut. Pada nota pembelaan yang telah dibacakan pada pekan lalu, Anas menganggap bahwa tuntutan tim jaksa KPK itu tak mempunyai dasar alat bukti yang kuat.

Anas menyatakan bahwa Tim jaksa KPK memberikan vonis hukuman hanya didasarkan dari pengakuan Nazaruddin beserta anak buahnya, yang menurut Anas telah dipengaruhi juga oleh Nazar. Anas pun menganggap adanya tuntutan tentang pencabutan hak politik dari jaksa KPK sepertinya mengandung muatan politis.