WartaSolo.com – Kabinet Jokowi – JK: ICW sarankan tak pilih calon dari parpol untuk jabatan Menkumham (menteri hukum dan hak asasi manusia). ICW (Indonesia Corruption Watch) menyarankan supaya jabatan tersebut bukanlah dipilih dari kalangan partai politik. Namun, jika hal tersebut terjadi pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) nanti, maka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah tersendiri.

Menurut ICW jika menkumham berasal dari politisi partai, hal itu dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan. “Jangan yang dari parpol. Sebab jika berasal dari parpol maka akan muncul konflik kepentingan terkait pemberian pembebasan bersyarat,” kata Emerson Yuntho selaku peneliti ICW, di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, sebagaimana dikutip dari laman JPNN, Selasa, (23/9/2014).



Emerson menjelaskan bahwa calon menkumham yang berasal dari parpol akan membuat isu pembebasan bersyarat selalu muncul. “Contohnya PB (pembebasan bersyarat, red) apabila diusulkan oleh orang yang berada pada satu partai dengan menteri tersebut akan blunder, apakah nantinya dapat memberi penilaian yang obyektif atau tidak,” jelasnya.

Disamping itu Emerson pun menyampaikan, meskipun calon menkumham tersebut mempunyai latar belakang sebagai seorang pengacara, seharusnya figur tersebut bukanlah orang yang pernah berkarier sebagai penasihat hukum bagi koruptor. Karena, hal tersebut dapat membuat suatu kebingungan.

“Jika pengacara koruptor itu kan seperti yang tadi, kita rada bingung. Pak menteri mempunyai kapasitas dari politisi parpol dan juga bekas pengacara korupsi, jadinya posisi orang tersebut berada pada pihak siapa, parpol atau klien terpidana kasus korupsi,” pungkasnya.