WartaSolo.com – Pada sidang putusan MK yang telah dilaksankan kemarin 21 Agustus 2014, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan menolak seluruh permohonan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam sengketa Pemilu Presiden 2014.

Sidang yang dijadwalkan pukul 14.00 WIB kemarin sempat mengalami beberapa skor serta diwarani dengan aksi kasar masa pendukung kubu Prabowo-Hatta yang mencoba menerebos kegedung MK. Hingga akhirnya pukul 21.00 WIB, Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva selesai membacakan putusan hasil sidang yang dimulai sejak siang, hasilnya cukup mengejutkan, ternyata MK menolak seluruh gugatan Prabowo.


“Menolak permohonan pemohonan untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva dalam sidang putusan MK di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2014). Bisa disimpulkan bahwa dengan putusan itu maka tidak ada lagi yang bisa menggangu gugat kemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019.

“Ya dengan demikian bahwa keputusan yang telah diambil KPU dalam rekapitulasi nasional tentang penetapan calon terpilih tetap berlaku,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik usai sidang putusan MK di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2014). Husni menuturkan keputusan MK sudah sangat jelas. Keputusan MK juga tak dapat diganggu gugat.

Berikut adalah beberapa butir-butir penting dalam Putusan MK tersebut.

  1. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenai Legal Standing Pasangan Prabowo-Hatta yang sempat diasumsikan Pihak Terkait (kubu Jokowi-JK) telah mengundurkan diri dari Pilpres 2014 sesuai dengan pernyataan yang bersangkutan di Media Elektronik, maka menurut Mahkamah hal tersebut tidak terbukti. Pasangan Prabowo-Hatta menurut Mahkamah hanya terbukti mengundurkan diri pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara Nasional di KPU sehingga Pasangan Prabowo-Hatta tetap merupakan peserta Pilpres 2014 sehingga berhak untuk melakukan Gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi.
  2. Berkaitan dengan Pembukaan Kotak Suara yang dilakukan oleh Pihak KPU, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa Pembukaan Kotak Suara yang dilakukan KPU tidak dapat disebut melanggar hukum. KPU diniliai Mahkamah sudah melakukan prosedur standar Pembukaan Kotak Suara dengan melibatkan Saksi-saksi dari kedua Pasangan Calon, Pihak Bawaslu, Pihak Kepolisian dan membuat Berita Acara Pembukaan Kotak Suara.

    Meskipun demikian untuk di masa mendatang perihal mengenai Pembukaan Kotak Suara oleh KPU menurut Mahkamah harus diatur oleh Undang-undang ataupun peraturan yang lebih memfasilitasi KPU. Mahkamah sendiri hanya menilai perihal ini berdasarkan prinsip melawan hukum atau tidak melawan hukum, sementara dalam hal Etika KPU melakukan hal tersebut dapat dilakukan gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

  3. Mengenai Gugatan Pemohon yang berkaitan dengan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara yang menurut Pemohon seharusnya pasangan Prabowo-Hatta memperoleh suara lebih unggul dari pasangan Jokowi-JK menurut Mahkamah hal tersebut tidak terbukti. Pemohon yang menyatakan dalam gugatannya bahwa telah terjadi Penggelembungan Suara untuk Jokowi-JK sebesar 1,5 juta suara dan Pengurangan suara Prabowo-Hatta sebesar 1,2 juta suara tidak dapat dibuktikan sama sekali oleh pemohon. Pemohon tidak melengkapi hal tersebut dengan perhitungan-perhitungan yang dapat dipertanggung-jawabkan.

    Sebaliknya dari pihak Termohon (KPU) terbukti dapat mempertanggung-jawabkan Hasil Rekapitulasi Nasional Perihtungan Suara Pilpres 2014 dengan seluruh bukti yang mendukung yang disertakan dalam pembelaannya. Mahkamah Konstitusi menetapkan Rekapitulasi Perhitungan suara yang berlaku adalah yang telah dilakukan Oleh Komisi Pemilihan Umum.

  4. Mengenai DPKtb, Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa DPKtb memang tidak terdapat pada UU No.42 tahun 2008 (Undang-undang Pilpres) akan tetapi DPKtb yang sudah merupakan Peraturan KPU yang berlaku sejak tahun 2009 hingga sampai saat ini belum pernah dicabut oleh KPU dan belum pernah dibatalkan oleh MK, sehingga penggunaan DPKtb dapat dikatakan tidak berlawanan dengan hukum maupun Undang-undang yang ada.

    Berkaitan dengan hal DPKtb ini, Mahkamah juga berpendapat dan mengakui bahwa DPT sampai saat ini memang masih merupakan kekurangan dari Administrasi Kependudukan yang terkait dengan beberapa lembaga diluar KPU. Dengan hal tersebut maka keberadaan DPKtb sebenarnya merupakan solusi untuk menjamin Hak Fundamental warganegara dalam menyalurkan hak Konstitusionalnya. Inilah yang membuat keberadaan DPKtb diperlukan dan merupakan wewenang KPU untuk mengatur hal tersebut.

  5. Terkait Kecurangan Terstruktur, Sistematis dan Massif yang terkait Sistim Noken yang digunakan di beberapa daerah di Papua, Mahkamah Konstitusi menimbang dari beberapa Pilkada-pilkada yang telah dilakukan sebelumnya maupun Pemilu-pemilu Legislatif sebelumnya di beberapa tempat tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Sistim Noken dapat dianggap konstitusional karena hal tersebut merupakan Hak-hak Tradisional dan Budaya setempat dimana juga dalam beberapa undang-undang yang ada terdapat Prinsip bahwa Negara menghargai kekhususan budaya di daerah-daerah tertentu dengan alasan bila dilakukan perubahan untuk hal tersebut dapat menimbulkan gejolak di masyarakat di daerah yang dimaksud.

    Untuk Pilpres 2014 ini Mahkamah sudah menimbang bahwa memang terjadi dibeberapa kecamatan Suara 100 persen untuk Pasangan Calon nomor 2, tetapi terjadi juga sebaliknya perolehan suara 100% untuk Pasangan Calon nomor 1, dan itu terjadi juga pada Pilkada-pilkada sebelumnya didaerah-daerah tersebut. Oleh karena hal tersebut maka Sistim Noken yang dilakukan pada Pilpres 2014 ini Mahkamah Konstitusi menetapkan hal tersebut dianggap Konstitusional dan bukan termasuk dalam Kecurangan Terstruktur, Sistematis dan Massif.

Demikian 5 butir terpenting dari Putusan MK atas Gugatan PHPU Pilpres 2014 ini. Sementara untuk Hasil selengkapnya dari Putusan MK tersebut dapat dilihat langsung di situs resmi dari Mahkamah Konstitusi.