WartaSolo.com – Hasil sidang Mahkamah Konstitusi atas sengketa Pilpres tahun 2014 atas gugatan pasangan Prabowo Subianto akan diumumkan pada hari ini, kamis 21 Agustus 2014. MK berhak memutuskan untuk menolak atau mengabulkan gugatan Prabowo – Hatta. Dan juga kebijakan lainnya, apakah pemilu akan diulang atau akan ada penghitungan ulang. Nampaknya rakyat harus bersiap menyambut Presiden kita nantinya yang baru, apakah Prabowo Subiyanto atau Joko Widodo.

Serangkaian Sidang sengketa hasil pilpres tahun 2014 telah digelar. Berbagai bukti, data pemilu, saksi telah diajukan oleh penggugat ataupun tergugat. Dan kini tinggal MK yang akan emmutuskan hasil sidang sengketa Pilpres 2014. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, MK mempunyai waktu memutus sengketa pemilu itu selama 14 hari.


Majelis hakim menggelar sidang pleno hakim konstitusi untuk mendiskusikan putusan atas perkara tersebut. Mulai dari Senin (18/8/2014) kemarin hingga Rabu (20/8/14), kesembilan hakim konstitusi mengadakan sidang pleno secara tertutup sebelum menggelar sidang putusan pada Kamis.

Dalam gugatan Prabowo – Hatta melalui kuasa hukumnya yang telah diperbaiki 7 Agustus 2014, mereka meminta kepada majelis hakim konstitusi untuk memutuskan hal-hal berikut.

1.Mengabulkan seluruh permohonan pemohon.
2.Menyatakan batal dan tidak sah keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang rekapitulasi   hasil penghitungan suara serta penetapan presiden dan wakil presiden terpilih.
3.Menyatakan perolehan suara yang benar adalah 67.139.153 suara atau 50,26 persen untuk   Prabowo-Hatta dan 66.435.124 suara atau 49,74 persen untuk Jokowi-JK.
4.Menetapkan Prabowo-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2014-2019.
5.Memerintahkan kepada KPU selaku termohon untuk seketika mengeluarkan surat keputusan   tentang penetapan Prabowo-Hatta presiden dan wakil presiden terpilih.

Jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, tim hukum Prabowo-Hatta memohon agar majelis hakim konstitusi memutus dengan amar sebagai berikut.


1.Menyatakan termohon terbukti melakukan pelanggaran dan/atau perbuatan melawan hukum   yang dilakukan secara sengaja, terencana, terstruktur, sistematis, dan masif.
2.Menyatakan batal dan tidak sah keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang rekapitulasi   hasil penghitungan suara serta penetapan presiden dan wakil presiden terpilih.
3.Memerintahkan KPU mendiskualifikasi pasangan Jokowi-JK.
4.Memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Indonesia.

Jika MK berpendapat lain, tim hukum Prabowo-Hatta juga memohon agar hakim konstitusi memutuskan hal berikut.

1.Menyatakan batal berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu presiden   dan wakil presiden serta penetapan presiden dan wakil presiden terpilih.
2.Memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia atau   setidak-tidaknya di 48.165 TPS yang bermasalah di seluruh Indonesia sesuai daftar     kejanggalan dari Aceh sampai dengan Papua Barat.
3.Memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang di 5.949 TPS di Provinsi DKI   Jakarta; seluruh TPS se-Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kota   Batu, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi; sebanyak 287 TPS di Kabupaten Nias   Selatan; 2 TPS di Provinsi Maluku Utara; 2 TPS di Desa Melinggih, Kecamatan Payangan,   Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali; di Provinsi Papua, khususnya di Kabupaten    Jayawijaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak    Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten   Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Deyai, Kabupaten Lanny Jaya   dan Kabupaten Mamberamo Tengah; serta seluruh TPS di Jawa Tengah.
4.Memerintahkan KPU melaksanakan pemungutan suara ulang di Provinsi Papua Barat.

Mahkamah Konstitusi dalam hal ini harus bertindak seadil -adilnya tanpa adanya tekanan dan hasutan dari pihak manapun. Keputusan yang diambil MK harus dipenuhi dan di taati. Hal ini dilakukan untuk menjunjung tinggi nilai kieadilan dan juga kebenaran. Lantas akankah MK mengabulkan tuntutan-tuntutan yang diajukan Prabowo-Hatta?