Misteri Gerakan 30 September (G30S). Studi akademis diseputar G30S telah melahirkan hipotesis yang bermuara pada versi sisi perdebatan yang sama-sama memiliki argumen kuat. Versi pertama yang mengarah pada pembelaan keterlibatan PKI dan menuding pihak militer sebagai yang harus bertanggung jawab dalam hal ini menuduh Mayjen Soeharto waktu itu menjabat sebagai Panglima Kostrad yang menggantikankedudukan Letjen Ahmad Yani selaku Menteri/Panglima Angkatan Darat yang terbunuh dalam peristiwa G30S. Mayjen Soeharto yang justru dtuduh mendalangi dalam peristiwa tersebut. Kemudian versi kedua yang menuduh keterlibatan PKI baik langsung maupun terselubung sebagai organisasi politik yang paling bertanggung jawab terjadinya G30S.

Menurut para pembela PKI, ciri umum yang dikategorikan sebagai kudeta adalah adanya terjadi perebutan kekuasaan pemerintah yang sah, sedang berjalan, digantikan secara paksa oleh rezim baru. Peristiwa G30S menurut versi yang membela PKI tidak memenuhi kriteria sebagaimana lazimnya sebuah kudeta yang diakui dalam dunia politik maupu pemahaman dunia akademis yang bernilai universal. Sebab pemerintahan yang sah di pimpin oleh Presiden Soekarno tidak diganti. Sebagimana dikemukakan oleh peneliti asing, Prof. Dr. Benedict dan Prof. Dr. Ruth McVey yang menggugat klaim pimpinan militer telah menuduh PKI melakukan kudeta, karena kenyataannya adalah apa yang dinamakan kudeta bukanlah suatu gerakan untuk menggulingkan Presiden Soekarno atau pemerintahan Indonesia yang sah, akan tetapi suatu pemerintahan terhadap para pemimpin TNI-AD dengan tujuan untuk membawa tujuan tertentu dalam komposisi kabinet. Oleh karena itu Dalam argument tersebut tuduhan lebih menyudutkan pada posisi TNI-AD yang dianggap paling terlibat dalam aksi penggulingan kekuasaan.


Lebih jauh dikatakan bahwa peristiwa pembubuhan jendral-jendral TNI-AD, sesungguhnya merupakan titik kulminasi dari persaingan kepemimpinan dalam tubuh internal TNI-AD. Lebih jauh lagi versi ini menuduh adanya keterlibatan pihak asing CIA Amerika Serikat yang bersekongkol dengan pihak militer setempat istilah yang dipakai dalam dokumen Grillcrhis adalah the army lokal friend bertujan untuk menghancurkan golongan kiri yang dianggap sebagi penghalang misi kapitalisme Amerika Serikat di Indonesia dan PKI merupakan musuh pihak militer untuk berkuasa di Indonesia.


Sebaliknya dari kubu yang menuduh PKI sebagi dalang terjadinya G30S, mempunyai argumentasi lain yang juga tidak kalah majunya berdasarkan fakta-fakta dokumen dan perilaku dilapangan bahwa G30S jelas merupakan tindakan kudeta, karena lahirnya Dewan Revolusi yang dirancang oleh para elit PKI untuk melucuti kekuasaan pemerintah yang sah, dan mengangkat atau menetapkan pejabat-pejabat pemerintahan yang baru sebagaimana telah diumumkan melalui RRI. Hal ini sama halnya dengan mengeliminasi kekuasaan pemerintah yang sedang berjalan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno diganti oleh penguasa baru yaitu Dewan Revolusi.

Walaupun terungkap tuduhan dari pihak PKI bahwa lahirnya Dewan Revolusi merupakan reaksi dari akan lahirnya Dewan Jendral yang dituduhkan, direncanakan akan lahir pada tanggal 5 Oktober 1965 bertepatan dengan Hari Angkatan Bersenjata. Maka Dewan Revolusi lahir untuk mendahului lahirnya Dewan Jendral, demi menyelamatkan jalannya revolusi, Demikianlah menurut argumentasi dari PKI.

Sedangkan menurut Soeharto, bahwa Dewan Jendral tidak pernah ada, ini fitnah belaka yang ada adalah Dewan Jabatan yang telah berjalan lama untuk mengatur kenaikan pangkat dan posisi jabatan dalam jenjang karir militer pada internal TNI-AD. Oleh karena itu Dewan Revolusi yang dibawah pimpinan Letnan kolonel Untung Sutopo sebagai Komandan Cakrabirawa (pengawal presiden) adalah sudah jelas merupakan betuk kudeta terhadap pemerintahan yang sah, dan yang paling bertanggung jawab terhadap pembantaian enam Jendral TNI-AD dan satu orang perwira menengah dbunuh di Lubang buaya, Pondok Gede, Jakarta.

Pihak pembela PKI mempertanyakan, kejadian setelah peristiwa G30S, telah menimbulkan bencana kemanusiaan dengan terbunuhnya ribuan orang-orang yang dituduh PKI. Padahal, tiada perlawanan fisik dari orang-orang PKI. Artinya orang-orng PKI digambarkan dlam posisi menyerah, tetapi tetap saja dibunuh. Kalau ada perang atau perlawanan dari PKI, kemudian jatuh korban adalah logis, namun yang terjadi bukanlah perang tetapi penangkapan dan dteruskan dengan pembunuhan massak tanpa proses peradilan yang berimbang.

Namun demikian terdapat juga argumen yang menyatakan bahwa peristiwa G30S yang mempertontonkan pembunuhan para Jendral dianggap sebagai tindakan kebiadaban yang konon dalam persidangan peradilan terungkap dilakukan oleh para Pemuda Rakyat dan Gerwani yang mendapat pembinaan dan bantuan kekuatan militer keblinger yang telah dibina PKI. Maka, G30S merupakan babakan genderang perang, sehingga pihak-pihak yang bukan penganut komunis melakukan pembalasan atau bertindak dahulu atas dua pilihan : membunuh atau Dibunuh. Kemudian yang berjalan adalah pemuda islam khususnya bansewr NU lebih dulu melakukan operasi penangkapan terhadap orang-orang PKI di seluruh daerah. Terjadilah pembunuhan massal dimana-mana yang tidak terkendalikan lagi. [Om_brew-WartaSolo.com]